Jakarta I www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

 Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diikuti oleh kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar militer, dan  kamar TUN telah berakhir Jumat siang (11/12/2015).  Sebelum Ketua MA menutup secara resmi rapat pleno kamar, masing-masing kamar  yang diwakili oleh “juru bicaranya” membacakan hasil rumusan kamar di hadapan rapat paripurna. Rumusan hukum yang dilahirkan  dalam rapat pleno kamar tersebut telah ditandatangani oleh anggota kamar. Selanjutnya, oleh jurubicara secara simbolis diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pedoman Sistem Kamar di Mahkamah Agung, Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar yang telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung sedapat-dapatnya ditaati Majelis Hakim.  Untuk melegitimasi hasil rumusan rapat pleno kamar  sebagai pedoman pelaksanaan tugas, Ketua MA akan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menegaskan pemberlakuan rumusan hukum sebagai pedoman bagi Kamar dan juga bagi pengadilan tingkat pertama dan banding.

Seperti  pelaksanaan rapat pleno tiga tahun sebelumnya, rumusan hukum hasil rapat pleno kamar selalu ditindaklanjuti dengan SEMA. SEMA 7 Tahun 2012, memberlakukan rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2012, SEMA 4 Tahun 2014, memberlakukan rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013, dan SEMA 5 Tahun 2014, memberlakukan rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2014.

 Kamar Pidana

Rumusan Hukum Kamar Pidana disampaikan oleh Hakim Agung Dr. H. Suhadi, SH, MH. Dalam pengantarnya, Suhadi menerangkan bahwa dalam Kamar Pidana,  ada 4 (empat) isu hukum yang mengemuka yaitu:  narkotika,  titik singgung antara perkara tata usaha negara dan perkara tindak pidana korupsi,  illegal fishing, dan  penyitaan terhadap asset negara.

 Narkotika

Dalam hal penjatuhan pidana dengan Pasal yang tidak didakwakan, contoh Pasal 127  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP), namun apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Titik singgung antara perkara TUN dan Tipikor

Pasal 21 Undang-Undang  No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan.   Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke , maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perikanan (Illegal Fishing)

Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

 

Wakil Ketua

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Tautan Aplikasi

Tautan WEB

Statistik

OS
Linux w
PHP
5.6.36
MySQLi
5.5.5-10.1.31-MariaDB-cll-lve
Time
18:12
Caching
Disabled
Gzip
Disabled
Users
1
Articles
56
Articles View Hits
11687